KARAWANG | TERASPASUNDAN.COM | Sinergi antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Karawang terus terjalin dengan harmonis. Pemerintah Kabupaten Karawang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang resmi menyepakati Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan penting terkait arah kebijakan anggaran daerah tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD yang berlangsung khidmat di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Karawang pada Senin (24/8/2026) sore.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh jajaran Pimpinan DPRD Karawang dan dihadiri secara pribadi oleh Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, S.E., Wakil Bupati, unsur Forkopimda, Sekda, para Kepala OPD, Camat, Lurah/Kepala Desa, hingga jajaran pimpinan BUMN/BUMD serta insan pers.
Selain berhasil mengetok kesepakatan KUA-PPAS 2027, agenda rapat paripurna tersebut juga menetapkan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. Perubahan regulasi ini secara khusus mengatur alih status hukum PD Petrogas Persada Karawang menjadi PT Karawang Energi Persada (Perseroda).
Transformasi status hukum BUMD tersebut dinilai sangat strategis untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tata kelola bisnis modern. Langkah ini diambil guna memperkuat kapabilitas, daya saing, serta fleksibilitas BUMD dalam mengelola potensi bisnis di sektor energi daerah.
Dalam pidatonya, Bupati Aep Syaepuloh memaparkan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2027 mengacu pada capaian tren positif indikator pembangunan Karawang tahun 2025. Tren tersebut ditandai dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,06%, IPM yang naik ke angka 74,59, serta keberhasilan menekan angka kemiskinan hingga 7,08%.
Bupati menjelaskan bahwa untuk Tahun Anggaran 2027, pembagian alokasi APBD Karawang akan difokuskan pada lima pilar prioritas utama, yaitu peningkatan kualitas SDM, optimalisasi pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, serta perbaikan tata kelola pemerintahan dan lingkungan hidup.
Bupati Aep juga menyampaikan bahwa penurunan angka defisit anggaran pada rancangan fiskal kali ini mencerminkan komitmen penganggaran daerah yang dikelola secara cermat, akuntabel, dan prudent. Celah defisit diharapkan makin tertutup seiring kepastian alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.
“Tiap tahun adalah tanggung jawab moral dan jabatan yang harus kita selesaikan dengan memastikan bahwa setiap rupiah yang kita kelola benar-benar menjawab persoalan masyarakat. Kebijakan anggaran 2027 harus menjadi instrumen memperkuat transformasi pembangunan Karawang,” tegas bupati mengakhiri keterangannya.
