JAKARTA | TERASPASUNDAN.COM | – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia menggelar rapat gabungan bersama pimpinan fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Jumat (13/11/2026). Rapat tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti surat pernyataan berhenti Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Rapat gabungan ini menjadi langkah lanjutan setelah Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti kepada pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa terdapat empat agenda utama yang dibahas dalam rapat gabungan tersebut. Salah satunya adalah menentukan jadwal pelaksanaan sidang paripurna MPR untuk memilih Wakil Presiden pengganti.
Selain itu, MPR juga membahas persetujuan pengiriman surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar mengajukan dua nama calon Wakil Presiden beserta persyaratan yang diperlukan.
Muzani menyampaikan bahwa Presiden memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat resmi dari MPR untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden.
Agenda berikutnya adalah pembentukan tim verifikasi yang bertugas memeriksa seluruh dokumen dan persyaratan calon Wakil Presiden. Tim tersebut direncanakan beranggotakan sekitar 5 persen dari total anggota MPR atau kurang lebih 36 orang.
Rapat gabungan juga membahas pembentukan tim ad hoc yang bertugas mempersiapkan rancangan ketetapan MPR mengenai pengangkatan Wakil Presiden yang nantinya dipilih melalui sidang paripurna.
Muzani menegaskan bahwa proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden akan dilakukan sesuai mekanisme konstitusi. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, MPR memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelesaikan proses pemilihan dan pengangkatan Wakil Presiden yang baru.
Pimpinan MPR, DPR, dan DPD sebelumnya juga telah melakukan konsultasi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait proses tersebut. Pemerintah dan lembaga legislatif sepakat agar pengisian jabatan Wakil Presiden dapat dilakukan tanpa penundaan yang tidak diperlukan.
Melalui rapat gabungan ini, MPR mulai mempersiapkan tahapan administratif dan konstitusional guna memastikan proses pengisian jabatan Wakil Presiden berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.


