KUPANG | TERASPASUNDAN.COM | – Personel Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah jabatan Bupati Kupang, Yosef Lede alias Yos, pada Senin (16/11/2026).
Dalam olah TKP tersebut, polisi menemukan satu barang bukti berupa celana milik seorang mahasiswi berinisial RWM (21), yang diduga berkaitan dengan kasus kekerasan seksual yang dilaporkan korban. Barang bukti tersebut telah diamankan oleh penyidik untuk kepentingan proses hukum.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT, Kombes Nova Irone Surentu, mengatakan celana tersebut merupakan pakaian yang digunakan korban sebelum diminta untuk menggantinya saat berada di rumah jabatan Bupati Kupang.
“Olah TKP sudah kami laksanakan dan hasilnya kami temukan satu celana yang digunakan pada saat korban disuruh menggantikan celananya,” ujar Nova dalam konferensi pers di Mapolda NTT, Senin (16/11/2026).
Kapolda NTT Irjen Reza Arief Dewanto menjelaskan bahwa penanganan perkara tersebut menjadi perhatian serius pihak kepolisian. Olah TKP dilakukan oleh Direktorat PPA dan PPO bersama tim Inafis Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT.
Menurut Reza, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana kekerasan seksual secara fisik. Korban merupakan perempuan berinisial RWM (21), sedangkan pihak terlapor berinisial YL yang merupakan pejabat publik.
Berdasarkan keterangan kepolisian, peristiwa tersebut bermula ketika korban diajak oleh dua perempuan berinisial EK dan LS dengan alasan mendapatkan pekerjaan. Korban kemudian dibawa menuju rumah jabatan Bupati Kupang yang berada di Jalan RA Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
Dalam perkembangan penyidikan, polisi telah memeriksa enam orang saksi, termasuk korban dan kedua orang tuanya. Sementara itu, dua orang yang diduga membawa korban ke lokasi kejadian juga telah dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan.
Polda NTT menyatakan proses penanganan perkara masih terus berjalan. Pemeriksaan terhadap pihak terlapor akan dijadwalkan setelah penyidik menyelesaikan pemeriksaan terhadap para saksi.
Kepolisian menegaskan komitmennya untuk menangani perkara tersebut secara serius sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.


