KARAWANG | TERASPASUNDAN.COM | Pemerintah Kabupaten Karawang terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui penguatan sistem pengelolaan data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satu Data Indonesia (SDI) Tingkat Daerah yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karawang.
Kegiatan yang berlangsung di Aula 1 Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Karawang, Jumat (20/11/2026), tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi antarperangkat daerah guna menghasilkan data berkualitas sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.
Acara dibuka langsung oleh Kepala Diskominfo Kabupaten Karawang, Poltak SML Toruan, yang menekankan pentingnya sinergi seluruh perangkat daerah dalam mendukung implementasi kebijakan Satu Data Indonesia.
Dalam sambutannya, Poltak menjelaskan bahwa penyelenggaraan Satu Data Indonesia merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, serta berorientasi pada pengambilan keputusan berbasis data.
Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan program tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada Diskominfo sebagai Walidata, tetapi membutuhkan komitmen bersama dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki tanggung jawab sebagai Produsen Data.
“Keberhasilan penyelenggaraan Satu Data Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab Diskominfo selaku Walidata, melainkan tanggung jawab kita bersama. Setiap perangkat daerah memiliki peran strategis sebagai Produsen Data yang harus berkomitmen dan konsisten menghasilkan data berkualitas sesuai tugas dan fungsinya,” ujar Poltak.
Ia menjelaskan bahwa kualitas data menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi berbagai program pembangunan.
Oleh karena itu, setiap perangkat daerah diharapkan mampu memastikan bahwa data yang dihimpun telah melalui proses pengumpulan, pemeriksaan, dan validasi sesuai standar yang ditetapkan.
Diskominfo Perkuat Koordinasi dengan BPS
Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan data, Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Diskominfo terus memperkuat koordinasi dan pendampingan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai Pembina Data.
Pendampingan tersebut mencakup berbagai tahapan, mulai dari penentuan kriteria data, penerapan teknik pengumpulan, hingga proses verifikasi dan validasi untuk memastikan informasi yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, Diskominfo Kabupaten Karawang juga secara rutin menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan teknis bagi petugas pengelola data di lingkungan dinas, badan, maupun kecamatan.
Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam mengelola informasi secara sistematis, sekaligus mendorong keseragaman standar pengelolaan data antarinstansi.
Poltak menilai bahwa perkembangan teknologi informasi harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, terutama aparatur yang bertanggung jawab dalam proses pengumpulan dan pengolahan data pemerintahan.
Akurasi Data Menjadi Dasar Pengambilan Kebijakan
Lebih lanjut, Poltak mengingatkan bahwa ketepatan data memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah.
Ia mencontohkan sejumlah sektor penting yang membutuhkan dukungan data valid, antara lain penanganan kemiskinan, kerawanan pangan, kebencanaan, serta penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
Menurutnya, ketidaktepatan data berpotensi menimbulkan kesalahan dalam menentukan prioritas pembangunan maupun menetapkan kelompok masyarakat yang seharusnya menerima manfaat program pemerintah.
“Data kemiskinan, data kelaparan, data bencana, penerima bantuan dan lain sebagainya, kalau data kita tidak tepat atau tidak valid, ini kan menjadikan pimpinan kita bisa salah dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, di pundak Bapak dan Ibu sekalian pemerintah menggantungkan harapan untuk menyajikan data sevalid mungkin,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa data yang berkualitas bukan sekadar kebutuhan administrasi pemerintahan, melainkan instrumen penting untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan tersedianya data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun perencanaan pembangunan secara lebih terukur, mengoptimalkan penggunaan anggaran, serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
Dorong Komitmen Seluruh Perangkat Daerah
Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Karawang berupaya memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah dalam menerapkan prinsip Satu Data Indonesia secara konsisten dan berkelanjutan.
Forum ini juga menjadi sarana untuk mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan data, mengidentifikasi berbagai kendala teknis, serta memperkuat koordinasi antara Walidata, Produsen Data, dan Pembina Data.
Menutup arahannya, Poltak mengajak seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan forum diskusi bersama narasumber guna meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola data pemerintahan.
Ia berharap para pengelola data di setiap perangkat daerah dapat menjalankan tanggung jawabnya secara profesional, teliti, dan konsisten dalam menghasilkan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.
Penyelenggaraan Monev Satu Data Indonesia Tingkat Daerah ini diharapkan semakin memperkuat sistem pengelolaan data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang lebih tepat sasaran, transparan, efektif, dan berkelanjutan.






