JAKARTA | TERASPASUNDAN.COM | – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyoroti sejumlah wilayah di Indonesia yang dinilai memiliki dinamika tinggi dalam pembahasan upah minimum. Perhatian tersebut muncul menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Senin (16/11/2026), Tito menyebut pembahasan upah minimum setiap tahun kerap memunculkan perbedaan pendapat antara pekerja dan pengusaha. Bahkan, persoalan tersebut beberapa kali berujung pada aksi demonstrasi dalam skala besar.
Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian pemerintah di antaranya Jawa Barat, Batam di Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, hingga Jakarta.
Menurut Tito, daerah-daerah tersebut memiliki dinamika pengupahan yang cukup tinggi sehingga membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah agar proses penetapan upah minimum berjalan kondusif.
Ia meminta para kepala daerah, khususnya gubernur, mempersiapkan proses penetapan upah minimum dengan mengacu pada pedoman yang telah diberikan pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan.
Tito juga menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah daerah, serikat pekerja atau buruh, serta kalangan pengusaha melalui mekanisme dialog tripartit.
Pembahasan tersebut diharapkan mampu menghasilkan kesepakatan yang dapat mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha.
Menurutnya, penetapan upah minimum tidak hanya berkaitan dengan kesejahteraan buruh, tetapi juga harus memperhatikan stabilitas daerah, iklim investasi, dan pertumbuhan ekonomi.
Tito berharap perbedaan pandangan dalam pembahasan upah tidak berkembang menjadi persoalan yang mengganggu stabilitas politik maupun keamanan di daerah.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Dalam Negeri akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta menyiapkan surat edaran yang memuat pedoman lebih terperinci mengenai langkah-langkah penetapan upah minimum, termasuk pemantauan dan pengawasannya.
Pemerintah menargetkan seluruh proses pembahasan dan penetapan upah minimum dapat diselesaikan pada Desember 2026 dalam situasi yang kondusif.
Dengan koordinasi dan komunikasi yang baik antara seluruh pihak, pemerintah berharap penetapan UMP 2027 dapat berjalan lancar serta menghasilkan kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan pekerja dan pengusaha.




