SUBANG | TERASPASUNDAN.COM | Dalam momentum rangkaian Saba Desa di Kecamatan Tambakdahan, Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita Budi Raemi, S.IP., meninjau pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas SDN Binakarya yang berlokasi di Desa Wanajaya, Tambakdahan, pada Jum’at (09/10/2026).
Kedatangan Bupati Subang beserta rombongan disambut hangat dan meriah oleh para siswa, tenaga pendidik serta kepala sekolah dasar se-Kecamatan Tambakdahan. Penyambutan turut dimeriahkan dengan kreasi pertunjukan sisingaan
Adapun pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas tersebut berlangsung selama 130 hari dengan nilai anggaran Rp199.800.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2026
Kepala SDN Binakarya, Eri Lestari, S.Pd., menyampaikan rasa syukur dan bangga atas pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas di sekolahnya, sehingga memberikan dampak baik dan dapat meningkatkan kenyamanan kegiatan belajar mengajar.
“Banyak terima kasih, karena kami mendapatkan bantuan rehabilitasi dua ruang kelas,” tuturnya.
Sementara itu, saat ditemui di sela kegiatan, Bupati Subang yang akrab disapa Kang Rey menyampaikan bahwa pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas menjadi salah satu indikator pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Subang.
“Insha Allah, saya optimis di kepemimpinan saya, karena memang di kepemimpinan saya 2.100 ruang kelas rusak harus selesai,” jelasnya.
Kang Rey menegaskan bahwa penuntasan ruang kelas tersebut dilakukan secara berkala setiap tahunnya, sehingga akan selesai sesuai target dan rencana yang telah dicanangkan hingga akhir masa kepemimpinannya
Tidak hanya itu, Kang Rey menegaskan bahwa sepanjang pelaksanaan rehabilitasi sekolah, tidak lepas dari pengawasan, sehingga program tersebut berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan
“Fungsi pengawasan itu sudah ada yang pegang, ada BPK, Inspektorat Daerah,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa pada pelaksanaannya ada di bawah pengawasan resmi, sehingga tidak boleh ada oknum yang tidak bertanggung jawab menjadi penghambat
“Kalau ada oknum-oknum yang mengatasnamakan dari Disdik, ditolak saja, karena pada prinsipnya sekolah punya lembaga pengawasan yang resmi,” tegasnya. (gpn)
