KARAWANG | TERASPASUNDAN.COM | Pelaksanaan proyek pekerjaan galian dan pembangunan turap di Dusun Pagelaran, Desa Dayeuhluhur, Kabupaten Karawang, menuai sorotan masyarakat. Proyek tersebut dipertanyakan karena diduga tidak dilengkapi papan informasi kegiatan, sementara penempatan material bangunan di sepanjang badan dan bahu jalan dinilai mengganggu aktivitas warga serta membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Keluhan tersebut disampaikan sejumlah warga dan tokoh masyarakat setempat yang mempertanyakan transparansi anggaran, kualitas pekerjaan, pengawasan teknis, hingga tanggung jawab pihak pelaksana terhadap keselamatan masyarakat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun pada Kamis (12/11/2026), material berupa tanah hasil galian dan batu terlihat menumpuk di sisi jalan yang masih dilalui kendaraan roda dua maupun kendaraan lainnya.
Kondisi tersebut dikhawatirkan mempersempit ruang gerak pengendara, terutama ketika dua kendaraan berpapasan. Selain itu, material tanah yang tercecer ke permukaan jalan berpotensi menyebabkan kendaraan tergelincir.
Mantan Kepala Desa Pertanyakan Transparansi Proyek
Sorotan keras disampaikan Eric Carmadinata, S.IP., mantan Kepala Desa Dayeuhluhur selama dua periode yang juga menjabat Ketua Umum Benteng Karawang Nusantara (Bekanus).
Eric turut dikenal sebagai bagian dari Forum Formasi yang terdiri atas lima organisasi kemasyarakatan, yakni FKPPI, Bekanus, Garda Pasundan, GPPN, dan Gabbar.
Menurut Eric, pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan fasilitas umum seharusnya mengutamakan keterbukaan informasi, kualitas konstruksi, dan keselamatan masyarakat.
Ia mempertanyakan tidak terlihatnya papan informasi proyek yang semestinya dapat menjadi sarana masyarakat mengetahui identitas pekerjaan, sumber anggaran, nilai kontrak, waktu pelaksanaan, serta pihak pelaksana kegiatan.
Eric menyebut kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan mekanisme pengawasan pekerjaan.
“Kenapa saya menyebutnya sebagai dugaan proyek siluman? Karena tidak ada kejelasan mengenai proyek ini,” ujar Eric sebagaimana disampaikan dalam keterangannya.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di lingkungan mereka, terutama apabila pekerjaan tersebut menggunakan anggaran pemerintah.
Material Proyek Dinilai Membahayakan Pengguna Jalan
Selain persoalan keterbukaan informasi, Eric menyoroti penempatan material pekerjaan yang dinilainya tidak memperhatikan keselamatan pengguna jalan.
Tumpukan tanah dan material bangunan di sepanjang lokasi pekerjaan disebut mengganggu akses masyarakat serta berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
Ia juga mempertanyakan apakah pekerjaan telah dilaksanakan berdasarkan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan berada dalam pengawasan instansi berwenang.
Eric menduga pelaksanaan pekerjaan kurang memperhatikan aspek keselamatan lingkungan sekitar. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan lapangan dan penjelasan dari pihak pelaksana maupun instansi terkait.
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena jalan di sekitar lokasi proyek masih digunakan masyarakat untuk aktivitas sehari-hari.
Keberadaan material yang tidak ditata dengan baik dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terlebih apabila tidak disertai pengamanan dan rambu peringatan yang memadai.
Dua Warga Mengaku Mengalami Insiden Tergelincir
Keluhan serupa disampaikan dua warga setempat, Hajah Tita dan Wina, yang mengaku mengalami insiden tergelincir saat mengendarai sepeda motor di sekitar lokasi pekerjaan.
Keduanya mengaitkan kejadian tersebut dengan kondisi material proyek yang berada di area jalan.
Keterangan warga ini menjadi salah satu alasan munculnya desakan agar pihak pelaksana segera melakukan penataan material dan memastikan jalur kendaraan tetap aman dilalui.
Meski demikian, kronologi lengkap kejadian, kondisi korban, serta hubungan langsung antara material proyek dan insiden tersebut masih perlu diverifikasi lebih lanjut.
Warga berharap pelaksanaan pembangunan tidak mengorbankan keselamatan masyarakat yang setiap hari menggunakan akses jalan tersebut.
Transparansi Anggaran dan Pengawasan Teknis Dipertanyakan
Eric juga menyinggung Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Menurutnya, masyarakat memiliki hak memperoleh informasi mengenai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh badan publik, termasuk penggunaan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, tidak ditemukannya papan informasi di lokasi belum dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran UU KIP. Perlu dipastikan terlebih dahulu sumber pendanaan proyek, instansi penanggung jawab, kewajiban pemasangan papan informasi, serta ketentuan kontrak yang mengikat pelaksana pekerjaan.
Di sisi lain, kualitas konstruksi turap juga perlu mendapat perhatian. Pekerjaan semacam ini membutuhkan perencanaan teknis, penggunaan material sesuai spesifikasi, dan pengawasan agar bangunan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Apabila proyek tersebut merupakan kegiatan yang dibiayai pemerintah, masyarakat berharap instansi penanggung jawab dapat menjelaskan nilai anggaran, identitas kontraktor, konsultan pengawas, volume pekerjaan, serta target penyelesaiannya.
Keterbukaan informasi dinilai penting untuk mencegah munculnya kecurigaan sekaligus memastikan pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Desak Dinas PUPR Turun ke Lapangan
Eric meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang atau instansi lain yang berwenang segera meninjau lokasi pekerjaan.
Ia berharap pemerintah tidak hanya memastikan kualitas konstruksi, tetapi juga mengevaluasi penempatan material, pengamanan area pekerjaan, serta keselamatan pengguna jalan.
“Saya berharap dinas maupun pengawas dari Dinas PUPR atau dinas terkait bisa sigap merespons persoalan pekerjaan ini. Jangan sampai menunggu ada korban warga sekitar,” tegas Eric.
Eric juga menyatakan akan mengambil langkah lanjutan apabila keluhan masyarakat tidak segera mendapat perhatian.
Menurutnya, dirinya bersama tokoh masyarakat setempat berencana melayangkan surat resmi kepada instansi terkait untuk meminta audiensi dan penjelasan mengenai pelaksanaan proyek tersebut.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuka ruang komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak pelaksana sehingga persoalan dapat diselesaikan secara transparan.
Pemerintah Diminta Pastikan Pembangunan Tidak Mengabaikan Keselamatan
Persoalan proyek turap di Dusun Pagelaran menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap pekerjaan konstruksi yang bersinggungan langsung dengan aktivitas masyarakat.
Pembangunan infrastruktur semestinya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik pekerjaan, tetapi juga memperhatikan keselamatan pengguna jalan, ketertiban lingkungan, keterbukaan informasi, dan kualitas hasil pembangunan.
Sejumlah pertanyaan kini membutuhkan jawaban dari pihak berwenang, mulai dari siapa pemilik kegiatan, berapa nilai anggarannya, siapa pelaksana pekerjaan, hingga bagaimana mekanisme pengawasan dan pengamanan lalu lintas selama proyek berlangsung.
Hingga naskah ini disusun, belum tersedia keterangan resmi dari Dinas PUPR Kabupaten Karawang maupun pihak pelaksana pekerjaan mengenai status proyek, sumber anggaran, keberadaan papan informasi, dan keluhan keselamatan pengguna jalan. Redaksi masih perlu meminta konfirmasi kepada pihak-pihak tersebut guna memperoleh penjelasan dan menghadirkan pemberitaan yang berimbang.
