TASIKMALAYA | TERASPASUNDAN.COM – Sistem zonasi yang digagas untuk mewujudkan akses pendidikan yang merata dan adil, justru menjadi duri dalam daging bagi sebagian orang tua calon siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP). Salah satunya dialami oleh Addy Gema Gardea, warga Tasikmalaya, saat di sambangi awak media 23 /06/26 mengaku memegang teguh prinsip kejujuran namun harus berhadapan dengan kenyataan pahit saat anaknya belum mendapatkan tempat bersekolah.
“Sejak awal saya tanamkan pada anak, bahwa segala sesuatu harus ditempuh dengan jujur. Itu yang saya yakini akan membentuk generasi yang baik. Maka saat pendaftaran dibuka, saya ikuti seluruh prosedur sesuai aturan—tanpa titipan, tanpa mengeluarkan biaya di luar ketentuan,” ungkap Addy dengan nada kecewa.
Namun keyakinan itu seolah dipatahkan oleh kenyataan di lapangan. Menurutnya, anaknya tidak diterima di sekolah mana pun dengan alasan keterbatasan kuota dan kepadatan penduduk di wilayah zonasi. Namun yang terasa janggal, sejumlah teman seangkatannya justru bisa lolos masuk ke sekolah yang sama, padahal tidak memenuhi jalur zonasi maupun jalur prestasi.
“Kalau alasannya kuota penuh, mestinya semua yang di luar ketentuan juga tidak bisa masuk. Tapi nyatanya lain. Ini menimbulkan pertanyaan besar: sebenarnya jalur apa yang dipakai hingga mereka bisa diterima?” ujarnya menyindir.
Lebih menyayat hati, Addy mengaku sesungguhnya memiliki akses yang bisa dimanfaatkan jika ia berniat melanggar aturan. Ia adalah kakak kelas Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, bahkan sempat mengantar pulang sang pejabat saat kakinya patah akibat kecelakaan sepeda di masa sekolah dasar. Namun kesempatan itu sengaja tidak digunakannya.
“Saya bisa saja menghubungi beliau, tapi saya enggan. Saya ingin proses ini berjalan lurus. Sekarang timbul pertanyaan menyakitkan: kalau kejujuran justru membuat anak terancam tidak bersekolah, apakah prinsip itu masih layak dipertahankan?” sesalnya.
Menurutnya, tujuan sistem zonasi agar sekolah lebih dekat dan terjangkau juga terasa melenceng. Ia justru disarankan mendaftar ke sekolah yang lokasinya cukup jauh dari tempat tinggal. Dampaknya, biaya transportasi membengkak, dan keamanan anak dalam perjalanan menjadi kekhawatiran baru.
“Zonasi katanya untuk mendekatkan sekolah ke rumah. Kenyataannya malah mengantar anak ke sekolah yang jauh, sementara yang dekat terisi oleh jalur-jalur yang tidak jelas aturannya,” ucapnya dengan nada sinis.
Addy menyampaikan kekhawatiran yang lebih mendalam. “Bagaimana mungkin kita mengajarkan anak untuk jujur, jika sistem yang dijalankan justru memberi ruang bagi ketidakjujuran untuk menang? Jangan sampai prinsip baik yang kami pegang terpaksa luntur hanya karena sistem yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.”
Ia pun berharap pemerintah dan dinas pendidikan setempat segera melakukan peninjauan ulang sekaligus pengawasan ketat terhadap proses penerimaan siswa. “Kami hanya menuntut satu hal: keadilan dan kejujuran. Berikan kesempatan yang sama bagi siapa saja yang mengikuti aturan dengan benar,” pungkasnya.
(Tim)
