KARAWANG | TERASPASUNDAN.COM — Aksi besar-besaran yang digelar ribuan massa dari APDESI bersama Karang Taruna di kawasan PT Pertiwi Lestari, Kecamatan Telukjambe Barat, Senin (6/4/2026), tak hanya menyisakan sorotan terhadap dugaan pelanggaran perusahaan. Di balik itu, muncul persoalan baru yang kini memicu kegelisahan di internal peserta aksi.
Janji penggantian biaya transportasi yang sempat disampaikan dalam proses mobilisasi massa hingga kini belum terealisasi. Kondisi ini memantik kekecewaan dan dinilai berpotensi merusak kepercayaan di tingkat akar rumput.
Ketua Karang Taruna Telukjambe Barat, Ringgo, mengungkapkan bahwa komunikasi awal dengan koordinator aksi berjalan baik. Namun, ia menilai persoalan komitmen menjadi titik lemah yang mencolok.
“Sejak awal komunikasi sudah dibangun dengan baik dan santun. Tapi kalau memang tidak ada anggaran, sampaikan secara terbuka. Jangan menjanjikan sesuatu yang akhirnya tidak ditepati,” tegasnya kepada wartawan, Rabu (15/4/2026).
Hal senada disampaikan Ketua Karang Taruna Telukjambe Timur, Ruhyat. Ia menyebut, iming-iming penggantian transport sempat menjadi bagian dari strategi untuk menggerakkan massa di tingkat kecamatan.
“Perwakilan kecamatan diminta hadir dengan janji transport akan diganti. Tapi sampai sekarang, sudah lebih dari sepekan belum ada kejelasan. Ini bukan soal nominal, ini soal integritas,” ujarnya.
Sementara itu, Legianto menyoroti dampak yang harus ditanggung para ketua Karang Taruna di tingkat kecamatan. Mereka menjadi pihak yang paling tertekan karena harus mempertanggungjawabkan hal tersebut kepada anggota masing-masing.
“Yang babak belur itu ketua-ketua kecamatan. Mereka yang akhirnya harus menanggung semua beban demi menjaga wibawa di depan anggotanya. Ini dampak langsung dari janji yang tidak ditepati,” ungkapnya.
Ketua Karang Taruna Pangkalan juga mengingatkan bahwa persoalan ini bukan sekadar teknis, melainkan menyangkut kepercayaan publik terhadap gerakan sosial itu sendiri.
“Kalau dari awal disampaikan tidak ada anggaran, kami pun tidak masalah. Kami anggap sebagai sodaqoh tenaga dan waktu. Tapi kejelasan itu yang penting. Jangan sampai partisipasi masyarakat dimanfaatkan tanpa kepastian,” katanya.
Situasi ini membuat aksi yang awalnya bertujuan menekan dugaan pelanggaran perusahaan justru berbalik menjadi bahan evaluasi internal. Sejumlah peserta mulai mempertanyakan profesionalitas koordinasi, termasuk mekanisme mobilisasi massa yang dinilai belum transparan dan akuntabel.
Hingga berita ini diturunkan, pihak koordinator aksi belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan, sementara polemik kian melebar dan menjadi perhatian publik.
