PGRI Karawang Minta Pemerintah Segera Angkat Guru Honorer Jadi PNS

Ketua PGRI Kabupaten Karawang, Drs. Nandang Mulyana dan Ketua Dewan Kehormatan PGRI Kabupaten Karawang, Dr. Nurdin Singadimeja SH.,MH.

Karawang, Teraspasundan.com – Kepala Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Karawang, Drs. Nandang Mulyana meminta pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengangkat guru honorer menjadi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menurutnya, permasalahan guru honorer hingga saat ini belum selesai. Apalagi saat ini banyak guru honorer yang sudah mengabdi sejak lama bahkan ada yang hingga puluhan tahun tetapi belum juga diangkat menjadi PNS.

“PGRI akan terus berjuang untuk bagaimana menutupi kekurangan guru. Karena bukan hanya di Kabupaten Karawang, namun di Indonesia itu sudah darurat guru,” kata Nandang kepada Teraspasundan.com, Jumat (24/9/2021), dikantornya.

Lebih lanjut Nandang menuturkan, Kebanyakan di Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia memiliki guru yang memang cukup tetapi masih kurang. Karena sebagian besar gurunya (tenaga pendidiknya, Red) adalah guru honorer.

“Contoh Kabupaten Karawang saja  sebanyak 6475 orang guru adalah guru honor. Pertanyaannya ?, kenapa sih pemerintah itu begitu sulitnya mengangkat guru honor ini menjadi PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K),” tanyanya.

“Kalau kurang guru ?, ya, angkat !, jangan hanya diseminarkan saja. Kalau kemudian bicara kualitas, ya, angkat dulu, baru nanti kita bekali dengan pendidikan dan pelatihan, kompetensi dan lainnya,” ungkap Nandang menegaskan.

Apalagi sekarang ini, kembali ia menerangkan, pendidikan guru itu sudah sangat hebat, sudah sarjana semua. Dan ini tentunya, menjadi salah satu kualitas yang tidak diragukan lagi.

“Toh nanti, kalau pun ada kekurangan tinggal kita tambah kembali ilmu dan kompetensinya. Jadi intinya kekurangan guru ini oleh pemerintah harus segera dipenuhi dengan mengangkat para guru honorer ini,” terangnya.

“Saya ingin di Kabupaten Karawang itu semuanya di angkat, tidak harus melakukan pengajuan terlebih dahulu , karena dalam data pokok pendidikan (dapodik) sudah jelas. Ada 6475 orang guru honorer di Kabupaten Karawang yang terdata,” ungkap Nandang lebih lanjut.

Nandang menegaskan, Pemerintah jangan pelit sendiri. Sumber Daya Manusia (SDM)- nya ingin bagus dan meningkat, namun tidak ada standar gaji untuk para guru honorer.

“Sejahterakan dulu gurunya dengan standar gaji yang sama dengan guru PNS. Kalau memang berat, bisa dilakukan bertahap,” ulasnya.

“Guru honor ini kasian, Angkat saja sudah. Saya ingin kedepan lebih banyak lagi guru PNS dan kekurangan guru itu harus segera. Ini yang harus kami PGRI perjuangkan,” tandasnya.

Nandang menyebutkan, di hari Selasa depan, pihaknya akan diterima Gubernur dan Ketua DPRD Propinsi Jawa Barat untuk melakukan advokasi  se- Jawa Barat. Dan di hari Rabu -nya, ungkap dia, PGRI Karawang akan beraudiensi dengan Kementerian Pendayagunaan  Aparatur Sipil Negara (Kemenpan RB), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Komisi X DPR RI . Untuk memperjuangakan para guru honorer, agar kuota kebutuhan guru juga diperbanyak.

“Jadi saya berharap kuota Karawang untuk periode yang akan datang ditambah kuotanya dan 6475 orang guru honorer baik SD dan SMP segera diangkat oleh pemerintah pusat. Saya ingin kalau bisa guru honorer gajinya juga sesuai Upah Minimum Karawang (UMK ) Saya ingin kesejahteraan guru ini meningkat,” pungkasnya.

Ditempat yang sama, Ketua Dewan Kehormatan Guru Kabupaten Karawang, Dr. Nurdin Singadimeja SH.,MH., menuturkan jika melihat kepentingannya, demi mencerdaskan kehidupan bangsa adalah memang kewajiban negara.

Karena ditegaskannya, Tanpa pendidikan yang baik dan berkualitas tentu sebagai bangsa yang besar, Indonesia akan terus tertinggal.

” harapan kami, 6475 orang guru honorer ini harus bisa diangkat itu bukan hanya sekedar harapan, namun harus bisa dilaksanakan. Walaupun memang dilakukan secara bertahap. Dengan dua jenis fungsi tadi, ada yang PNS ada yang P3K,” jelasnya.

“Kasian mereka bekerja tanpa status yang formil. Padahal anggaran pendidikan dari APBN itu mencapai 20 persen,” pungkasnya. (HD)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

dpdiwoilamsel