KARAWANG | TERASPASUNDAN.COM | Viralnya video pertemuan antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan manajemen PT FCC Indonesia dan jajaran Dinas Tenaga Kerja, baik Provinsi maupun Kabupaten Karawang, kembali menyulut reaksi publik. Pertemuan yang tayang di kanal TikTok Dedi Mulyadi Official pada Jumat (25/7/2025) ini digelar menyusul polemik panjang terkait proses rekrutmen tenaga kerja di PT FCC Indonesia dan pernyataan kontroversial pihak HRD perusahaan yang sempat dianggap melecehkan warga Karawang.
Dalam video berdurasi lebih dari satu menit itu, Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa telah dilakukan kesepakatan bersama dengan pihak-pihak terkait, termasuk Kepala Desa Wadas dan Manager HRD PT FCC Indonesia. Dalam penjelasannya, Dedi menyebut ada “miskomunikasi” terkait seleksi tenaga kerja hingga memicu kemarahan publik.
“Yang kemarin tidak terekrut, mulai hari Senin akan dilatih dasar matematika di Desa Wadas. Guru disiapkan, honor dari saya. Ucapan HRD yang dilaporkan ke polisi, biar berproses secara hukum. Yang penting, produksi jalan, masyarakat tenang,” ujar Dedi dalam video tersebut.
Dedi juga mengumumkan bahwa proses rekrutmen ke depan akan dilakukan secara digital dan transparan, sehingga tidak ada lagi calon tenaga kerja yang dirugikan secara ekonomi dengan syarat administratif di awal sebelum diterima.
Kepala Desa Minta Aksi Dihentikan, Tapi Warga Lain Belum Puas
Kepala Desa Wadas, Junaedi, yang hadir dalam pertemuan tersebut mengimbau agar rencana aksi warga ke perusahaan dibatalkan. Ia menyatakan bahwa pihak desa sudah bertemu langsung dengan Gubernur dan menyampaikan aspirasi masyarakat.
“Saya mewakili warga Desa Wadas dan tokoh Karawang sudah bertemu Pak Gubernur. Insya Allah, warga Karawang bisa bekerja di kawasan industri Karawang,” katanya.
Namun, respons di lapangan tak sepenuhnya sejalan. Sejumlah warga dan aktivis Karawang justru mengaku masih kecewa dan merasa tidak diajak bicara dalam proses penyelesaian masalah ini.
Aktivis: Ini Bukan Masalah Wadas, Ini Luka Karawang
Menurut salah seorang aktivis sosial dan praktisi ketenagakerjaan Karawang, pertemuan tersebut seolah menyederhanakan persoalan besar yang telah menyakiti martabat masyarakat Karawang secara luas.
“Yang dilukai bukan cuma warga Wadas, tapi warga se-Kabupaten Karawang. Video permintaan maaf tidak menghapus pernyataan yang sudah viral dan membekas,” tegas aktivis yang enggan disebutkan namanya.
Ia juga menilai bahwa forum klarifikasi dan keputusan yang diambil seharusnya melibatkan lebih banyak pihak, termasuk perwakilan tokoh masyarakat dan organisasi pemuda yang selama ini aktif mengadvokasi isu ketenagakerjaan.
“Kita tidak anti solusi, tapi jangan anggap persoalan ini selesai hanya dengan satu video. Jangan biarkan industri merasa cukup dengan klarifikasi sepihak, sementara luka sosial belum pulih,” katanya.
Hukum Tetap Berjalan, Warga Pantau Proses di Polres
Sementara itu, proses hukum terhadap HRD PT FCC masih berjalan di Polres Karawang. Warga mendesak agar aparat tetap menegakkan hukum secara profesional dan terbuka, untuk memastikan pernyataan diskriminatif tidak terulang kembali di dunia industri Karawang.
