KARAWANG | TERASPASUNDAN.COM – Ketegangan memuncak di Desa Cilewo setelah warga mencurigai adanya upaya pembatasan audit dugaan penyimpangan Dana Desa.
Kecurigaan itu memicu protes keras saat tim Inspektorat hanya merencanakan pemeriksaan satu tahun anggaran, meski warga menuntut audit menyeluruh selama tiga tahun terakhir.
Gejolak dugaan korupsi dan buruknya tata kelola keuangan desa tersebut terus mencuat. Setelah warga menyegel kantor desa sejak 25 Desember 2025, tim auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Karawang akhirnya turun melakukan Audit Investigasi (Riksus) pada Selasa (6/1/2026).
Namun, kedatangan auditor justru memicu ketegangan baru. Suasana kantor desa sempat memanas dan nyaris ricuh setelah tim menyampaikan bahwa audit awalnya hanya mencakup Dana Desa tahun anggaran 2025, berdasarkan surat permohonan Camat Kecamatan Telagasari.
Keputusan tersebut langsung ditentang keras oleh Forum Masyarakat Cilewo Makmur. Warga menilai pembatasan audit berpotensi menutupi dugaan penyimpangan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya.
“Kami protes keras. Kesepakatan awal adalah audit dari 2023 sampai 2025. Kalau hanya 2025, tentu patut dipertanyakan, ada apa dan apa yang ingin ditutupi,” tegas Makmur,
Ketua Forum Masyarakat Cilewo Makmur.
Setelah melalui perdebatan dan negosiasi alot, Inspektur Pembantu Wilayah (Irban) II Inspektorat Karawang, Andi, akhirnya menyepakati audit menyeluruh selama tiga tahun anggaran, yakni 2023 hingga 2025. Sebanyak sembilan auditor diterjunkan untuk memeriksa seluruh program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa di Cilewo.
Di tengah carut-marut persoalan anggaran tersebut, pengakuan mengejutkan datang dari Kepala Desa Cilewo, Wulan Dani. Ia secara terbuka mengaku hanya menjadi “boneka” atau “wayang” dalam pengelolaan pemerintahan desa.
Wulan mengungkapkan bahwa selama ini dirinya berada di bawah tekanan dan intimidasi oknum aparatur desa yang juga menjabat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Dana Desa.
“Sudah jadi rahasia umum, lurah Cilewo itu ibarat boneka. Saya lebih memilih melindungi 6.000 warga saya daripada satu orang. Saya takut kepada beliau (Ketua LPM), sehingga terjadi kondisi seperti ini,” ujar Wulan dengan nada getir.
Menurut pengakuannya, sejak 2023 seluruh anggaran fisik dan program ketahanan pangan dikendalikan penuh oleh oknum tersebut. Ia menyebut perannya sebatas menandatangani dokumen administrasi tanpa kewenangan nyata.
“Saya ingin Cilewo berubah. Jangan sampai desa induk ini tertinggal dari desa lain hanya karena tata kelola keuangan yang korup,” tambahnya.
Sejumlah poin krusial kini menjadi fokus audit Inspektorat, di antaranya Program Ketahanan Pangan tahun 2023–2024, keberadaan mobil ambulans desa yang disebut tidak berada di tempat dengan alasan karoseri di Bandung, serta pembangunan Posyandu dan Pos Kamling yang diduga tidak sesuai spesifikasi.
Warga Cilewo menegaskan tidak akan mundur. Mereka memberikan tenggat waktu satu pekan kepada Inspektorat untuk menuntaskan audit secara profesional dan transparan.
Ada tiga tuntutan utama yang dinyatakan sebagai harga mati oleh warga, yakni audit dilakukan secara terbuka tanpa ditutup-tutupi, perombakan aparatur desa yang tidak bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi, serta penegakan hukum terhadap siapa pun yang terbukti menilap uang negara.
“Kami ingin keadilan. Jika terbukti ada pelanggaran, proses hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” pungkas Makmur. (*)
