KARAWANG | TERASPASUNDAN.COM | Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang, Asep Syaripudin menghimbau agar masyarakat lebih berhati-hati jangan sampai masuk kedalam jeratan dan tipu daya calo. Kendati demikian, pihaknya menilai pemberantasan percaloan tenaga kerja yang marak seperti sekarang ini bukanlah suatu keniscayaaan.
“Akan tetapi belum adanya peran maksimal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang itu sendiri, sehingga membuat Para Oknum Calo ini bebas berkeliaran mencari mangsanya,” ujarnya, Rabu (5/2/2024).
Asep Ibe sapaan akrabnya, menambahkan, jika adanya jalinan sinergitas yang kuat antara seluruh perusahaan dalam hal ini pihak HRD dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karawang, yakni Dinas terkait dan DPRD. Sistem percaloan itu bisa diminimalisir bahkan diputus mata rantainya.
“Karena didalam proses rekrutmen pekerjaan ini juga kadang-kadang ada oknum dari dalam perusahaan yang bermain, harus ada sinergitas menyamakan persepsi di dalam proses rekruitmen untuk meminimalisir dan memutus mata rantai percaloan,” jelasnya.
Ia menambahkan, masalahnya kemudian adalah fakta di lapangan justru masyarakat itu sendiri mewajarkan masuk kerja ke perusahaan atau pabrik dengan mengunakan sejumlah uang selama kedua belah pihak suka sama suka.
“Justru ini adalah yang salah sebenernya, Kami di Komisi IV meminta masyarakat untuk tidak percaya jika ada yang mengiming-imingi kerja dengan sejumlah uang,” ujar Asep Ibe lebih lanjut.
Menurutnya, saat ini Kabupaten Karawang menjadi pilot project, program Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang portal sistem informasi proses rekruitmen tenaga kerja. Dimana portal informasi ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Karawang yang terdiri dari 30 kecamatan, 309 Desa dan 12 Kelurahan.
“Misalnya begini, proses rekruitmen memang satu pintu di Disnaker, misalnya PT. X melakukan tes disana tetapi hasilnya tidak langsung, nunggu seminggu, atau nunggu tiga hari. Tapi dengan sistem informasi manajemen ini, begitu selesai melakukan tes tulis langsung hasilnya kelihatan dan transparansi,” ulas Asep Ibe.
Ia pun berharap sistem informasi yang didesain oleh Disnaker ini dapat benar-benar terealisasi. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban oknum percaloan.
“Kami mendorong kepada Disnaker untuk segera merealisasikan sistem informasi manajemen tentang proses rekruitmen tenaga kerja tersebut,” pungkasnya. (Red)
