KARAWANG | TERASPASUNDAN.COM | Masyarakat Karawang kembali menyuarakan kekecewaan mereka terhadap kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah serta maraknya aktivitas tambang ilegal. Keluhan itu ramai disampaikan melalui media sosial, khususnya di kolom komentar akun-akun resmi milik pemerintah daerah.
Gelombang protes muncul sejak Minggu, 1 Juni 2025, ketika beredar unggahan foto jalan rusak yang dilalui truk-truk besar. Dalam foto tersebut, terpampang seruan warga untuk memperbaiki ruas jalan Wanasari–Tegalwaru, memberlakukan jam operasional bagi kendaraan berat, serta memasang spanduk serentak di sepanjang Jalan Badami–Loji mulai 1 Juni 2025 hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Keluhan publik semakin deras. Salah satu pengguna media sosial, @ari_moco18, mempertanyakan perhatian pemerintah terhadap wilayah selatan Karawang. “Jalur selatan mah tos te dianggap nya pa?” tulisnya. Sementara itu, akun @nalimp68 mengaku sudah tidak lagi berharap karena merasa suara masyarakat diabaikan. “Ges te hayang ngomong, eweh nu ngadenge,” tulisnya dalam bahasa Sunda, yang berarti “Sudah tidak mau bicara, karena tidak ada yang mendengarkan.”
Akun @sity3972 juga menyuarakan kritik terhadap pimpinan daerah. “Bupati Karawang manaaaaaa diem-diem baeeee 😭😭 Buktiin dong sama warga,” ujarnya. Kritik lebih tajam dilontarkan akun @bupatikarawangselatan, yang menyebut kepemimpinan saat ini tidak menunjukkan langkah konkret. “Guna na bupati naon si,” tulisnya, mempertanyakan fungsi kepala daerah.
Menanggapi desakan tersebut, akun @_derus yang diduga milik instansi resmi justru menuliskan, “Bukan wewenang kami,” yang langsung menuai kemarahan publik. Warganet menilai pernyataan itu sebagai bentuk saling lempar tanggung jawab antarinstansi pemerintah.
Sindiran juga datang dari akun @mas.jarot28 yang menyinggung janji-janji pejabat sebelumnya. “Ari cenah lanjutkan kumaha pak?” tulisnya, menyindir komitmen yang tidak pernah terealisasi.
Kumpulan komentar ini mencerminkan rasa frustrasi yang mendalam dari masyarakat Karawang terhadap ketidakjelasan koordinasi antarinstansi, lambannya perbaikan infrastruktur, serta pembiaran terhadap tambang ilegal yang dinilai merusak lingkungan dan fasilitas umum.
Warga tidak hanya menuntut perbaikan fisik jalan, tapi juga kehadiran pemimpin yang proaktif, tanggap, dan bertanggung jawab. Mereka mendesak agar pemerintah daerah maupun provinsi segera turun tangan sebelum situasi semakin memanas dan memicu aksi massa yang lebih luas.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah daerah maupun pihak-pihak terkait mengenai keluhan masyarakat tersebut. (RED)
