Advertisement
Close × Iklan Header
spot_img

Selain Pendataan Banjir, Komisi II Dorong Perbaikan Irigasi dan Sinergi dengan BULOG

👁️ 710 Views
spot_img

KARAWANG | TERASPASUNDAN.COM – Komisi II DPRD Kabupaten Karawang mendesak Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap lahan sawah yang terendam banjir. Langkah ini dinilai mendesak untuk memastikan perlindungan hak petani terdampak serta mempercepat akses mereka terhadap klaim asuransi pertanian.

Pendataan tersebut dianggap krusial sebagai dasar pengajuan klaim asuransi pertanian dan penyaluran bantuan bagi petani yang mengalami kerugian akibat banjir dalam beberapa hari terakhir.

Ketua Komisi II DPRD Karawang Mumun Maemunah mengatakan, tingginya curah hujan menyebabkan genangan di sejumlah area persawahan dan berpotensi meningkatkan risiko gagal panen.

- Advertisement -
-Advertisement-
Google search engine

“DPKPP harus segera turun ke lapangan melakukan pendataan, berapa luas sawah yang terdampak dan sejauh mana tingkat kerusakannya. Data ini sangat dibutuhkan agar petani bisa mengajukan klaim asuransi dan mendapatkan haknya,” ujar Mumun.

Ia menegaskan, pendataan tidak boleh hanya berbasis administrasi di atas kertas. Verifikasi langsung di lapangan diperlukan agar kondisi riil petani tercatat secara akurat.

“Data yang akurat akan menjadi dasar pengajuan bantuan benih, klaim asuransi pertanian, hingga koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat,” katanya.

- Advertisement -

Selain pendataan, Komisi II juga mendorong perbaikan sarana dan prasarana pertanian, terutama sistem pengairan dan irigasi. Menurut Mumun, penguatan turap serta normalisasi saluran air harus diprioritaskan untuk mencegah banjir berulang.

“Ke depan, Distan tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tapi juga pembenahan infrastruktur pertanian secara berkelanjutan,” tambahnya.

Komisi II turut menekankan pentingnya sinergi antara DPKPP dan Perum BULOG. BULOG diharapkan tetap menyerap gabah petani terdampak banjir sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), sementara DPKPP memastikan seluruh petani terdampak terdata dengan baik.

“Kami akan terus mengawal persoalan ini serta mendorong dinas terkait mengambil langkah konkret untuk melindungi keberlanjutan sektor pertanian dan kesejahteraan petani di Karawang,” tutup Mumun.

👁️ 710 Views

ARTIKEL LAINNYA

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

TOP NEWS

Follow US

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Trending

Popup Gambar