KARAWANG | TERASPASUNDAN.COM | Sebanyak 172 dosen dan tenaga kependidikan Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menuntut kejelasan status mereka untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tuntutan ini disuarakan dalam aksi serentak bersama 34 Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB) lainnya di seluruh Indonesia pada Kamis (15/5/2025).
Ketua Forum Komunikasi Unsika, Imam Budi Santoso, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk penagihan janji yang pernah disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto saat pertemuan pimpinan perguruan tinggi di Istana Negara.
“Kami tidak meminta lebih. Kami hanya menuntut keadilan dan kepastian. Unsika sudah menyerahkan aset, gedung, dan tanah kepada negara saat dinegerikan pada 2014. Tapi SDM yang mengabdi puluhan tahun justru dijadikan PPPK,” tegas Imam.
Imam bahkan menyatakan kesiapannya disumpah di atas materai untuk membuktikan bahwa janji pengangkatan PPPK menjadi PNS benar-benar disampaikan langsung oleh Presiden.
Menurut Imam, aksi ini merupakan pemanasan menjelang aksi besar-besaran yang direncanakan pada 21 Mei 2025 di Jakarta, yang akan melibatkan ribuan PPPK dari 35 PTNB seluruh Indonesia.
Sementara itu, Rektor Unsika menyampaikan dukungan penuh terhadap perjuangan pegawai dan dosen yang menuntut pengangkatan menjadi PNS. Dalam orasinya, Rektor menegaskan pentingnya SDM sebagai kekuatan utama perguruan tinggi.
“Bangunan bisa dibangun belakangan, tapi SDM adalah pondasi utama. Tanpa Bapak-Ibu semua, Unsika tidak akan berdiri kokoh seperti sekarang,” ujar Rektor dengan haru.
Rektor juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dan kebijakan untuk menjamin keberlanjutan karier para pegawai yang telah mengabdi puluhan tahun.
“Kalau dulu kami adalah pegawai tetap di PTS, maka sewajarnya ketika sudah dinegerikan, kami pun harus menjadi PNS. Jangan sampai sejarah pengabdian ini dilupakan,” tambah Imam.
Aksi serentak ini menjadi momentum penting dalam perjuangan panjang para PPPK PTNB, termasuk di Unsika yang masih menyisakan 172 orang. Mereka berharap melalui gerakan nasional ini, suara mereka didengar dan janji Presiden segera direalisasikan.
