KARAWANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan hak masyarakat untuk memperoleh kesempatan kerja, khususnya di sektor industri.
Pada hari Kamis (31/7) kemarin, Bupati Karawang, Aep Syaepuloh mengundang para HRD perusahaan yang ada di Kabupaten Karawang sebanyak 520. Menyusul di gelombang kedua, sebanyak 500 orang lainnya dijadwalkan untuk turut serta.
Di hadapan para HRD, Aep secara tegas bakal memberikan peringatan agar seluruh perusahaan yang beroprasi di Karawang melakukan perekrutan tenaga kerja melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah yakni Infoloker Karawang.
“Saya tegaskan, saya akan sikat habis HRD perusahaan yang nakal. Yang masih main di luar Infoloker Karawang, yang mencalokan lowongan, saya sikat kalian” tegas Aep saat acara Sinergitas Pemerintah Daerah dengan Dunia Industri di Aula Husni Hamid, Kamis (31/7).
Di sisi lain, pemerintah daerah juga kata Aep selama ini selalu memberikan kemudahan investasi sehingga seharusnya sektor industri memberikan kemudahan sebaliknya yakni penerapan tenaga kerja yang berkeadilan bagi masyarakat Karawang.
“Kami konsen dan menjaga hak serta kewajiban masyarakat Karawang. Banyak teman-teman industri yang menyampaikan keluhan ketika ada demo, tapi kami selalu akomodir dan duduk bersama mencari solusi. Saya berharap paradigma industri hari ini berubah, bahwa masyarakat Karawang juga harus diberdayakan,” katanya.
Ia menambahkan, keberadaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Investasi tahun 2024 menjadi payung hukum yang jelas untuk mendorong perusahaan lebih arif dalam memprioritaskan tenaga kerja lokal.
Lebih lanjut, Pemkab Karawang kini telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus untuk mengawal persoalan investasi dan menindak praktik mafia tenaga kerja.
“Kalau masih ada yang bermain-main, apalagi menyusahkan masyarakat di desa-desa, ya naikkan saja kasusnya ke ranah hukum,” tegasnya.
Kekesalan bupati bukan hanya soal penyerapan tenag akerja semata. Di soal lain, kontrobusi terhadap PAD dari sektor industri misalnya, kata bupati saat ini sumbangsih dari sektor industri masih sangat minim. Ia menyebut hanya Rp202 miliar yang masuk ke kas daerah, sementara Pemda dituntut menyediakan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pemberdayaan UMKM.
“Saya berharap kita semua bisa menggali potensi Karawang secara maksimal. Potensi banyak, tapi harus terbuka, harus kolaboratif. Kita semua ingin angka pengangguran menurun, maka perusahaan harus terbuka terhadap tenaga kerja lokal,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Karawang, Rosmalia Dewi, juga menyatakan bahwa masyarakat juga punya hak untuk mendapatkan bukti komitmen dari perusahaan-perusahaan yang ada di Karawang.
“Untuk terjaganya dan kenyamanan investasi ini harus berkolaborasi masyarakat Karawang akan sama sama menjaga investasi tapi perusahaannya juga harus komitmen memberikan kesempatan kerja” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga mendorong perusahaan agar memberi kesempatan kepada penyandang disabilitas yang merupakan warga Karawang.
“Teman-teman disabilitas juga warga Karawang, mereka punya hak yang sama untuk bekerja. Minimal 1 persen dari total pekerja di setiap perusahaan harus disabilitas, sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Bupati Aep bersama Forkopimda akan turun langsung menyisir seluruh perusahaan di Karawang untuk memastikan Perda tersebut benar-benar dijalankan.
“Kami akan cek satu-satu. Jangan sampai ada yang main belakang. Kita ingin iklim investasi kita nyaman dan aman serta adil, demi Karawang yang lebih maju,” tutupnya. (DISNAKERTRANS)
