BEKASI | TERASPASUNDAN.COM – Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya untuk terus mengoptimalkan pembangunan Bendung Sungai Hulu (BSH-0) yang berlokasi di Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung dan Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat.
Meski pelaksanaannya sempat terkendala faktor cuaca dan belum sepenuhnya sesuai target, pembangunan bendung ini tetap menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mengantisipasi kekeringan lahan pertanian pada musim kemarau sekaligus mengendalikan debit air saat musim penghujan.
Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDA-BMBK) Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, mengatakan Bendung BSH-0 memiliki peran vital bagi keberlangsungan sektor pertanian di wilayah Kabupaten Bekasi.
Bendung tersebut ditargetkan mampu menyuplai kebutuhan air untuk sekitar 7.000 hektare lahan pertanian, yang dialirkan melalui Kali Srengseng Hilir hingga jaringan irigasi BSH-34 menuju wilayah utara Kabupaten Bekasi.
“Bendung BSH-0 berfungsi mengatur aliran sungai agar tidak seluruhnya terbuang ke Sungai Cikarang Bekasi Laut (CBL) menuju muara. Nantinya, dua pintu air di bendung ini dapat mengatur aliran air ke Kali Srengseng Hilir untuk mendukung kebutuhan irigasi persawahan,” ujar Henri, Selasa (10/2/2026).
Ia menjelaskan, dari sisi konstruksi, Bendung BSH-0 dibangun dengan desain teknis yang cukup kompleks. Bendung ini dilengkapi dengan delapan pintu utama dan dua pintu intake di hulu Kali Srengseng, serta retaining wall atau dinding penahan berupa beton dengan kedalaman mencapai sekitar 12 meter.
Dalam proses pembangunannya, Henri mengakui terdapat sejumlah kendala yang harus dihadapi, terutama pada awal kontrak pelaksanaan. Area yang akan dijadikan lokasi bendung sempat dipenuhi bangunan liar sehingga memerlukan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang memakan waktu sekitar satu setengah hingga dua bulan.
“Meski menghadapi berbagai hambatan, kami bersyukur pembangunan Bendung BSH-0 tetap dapat dilaksanakan,” ujarnya.
Henri menambahkan, pembangunan bendung ini dilaksanakan berdasarkan nota kesepahaman (MoU) antara Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Dalam kerja sama tersebut, BBWS memiliki kewenangan pengelolaan sungai, sementara pembangunan fisik bendung dilakukan oleh Pemkab Bekasi melalui Dinas SDA-BMBK.
“Setelah proyek selesai dan masa pemeliharaan berakhir, bendung ini akan diserahterimakan menjadi aset BBWS, termasuk kewenangan pengoperasian pintu air. Pemkab Bekasi hanya bertugas membangun. Namun ke depan, apabila mendapatkan izin dari BBWS, kami juga berencana membangun sarana pendukung lainnya,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas SDA-BMBK Kabupaten Bekasi, Agung Mulya, menjelaskan bahwa Bendung BSH-0 dirancang untuk mampu menahan dan mengatur debit air secara optimal.
Menurutnya, ketika seluruh pintu bendung dan intake telah berfungsi maksimal, distribusi air dapat diatur baik yang dialirkan ke Sungai CBL maupun ke Kali Srengseng Hilir.
“Insya Allah bendung ini mampu menahan debit air saat kondisi ekstrem. Beberapa waktu lalu, volume air yang masuk hampir mencapai 200 meter kubik, namun limpasan tidak terlalu besar karena delapan pintu utama dan intake belum dioperasikan secara maksimal,” jelas Agung.
Agung juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya para petani, atas keterlambatan penyelesaian proyek Bendung BSH-0 yang telah lama dinantikan.
“Kami memohon maaf dan meminta kesabaran masyarakat, terutama para petani. Kami terus berupaya semaksimal mungkin agar pembangunan bendung ini segera rampung, mengingat keberadaan bendung ini telah menjadi harapan petani sejak beberapa tahun terakhir,” ujarnya.
Lebih lanjut, Agung menjelaskan bahwa pembangunan Bendung BSH-0 saat ini belum sepenuhnya dilengkapi dengan fasilitas penunjang. Oleh karena itu, Dinas SDA-BMBK tengah merencanakan pembangunan sejumlah sarana dan prasarana pendukung.
Beberapa konsep yang tengah disiapkan antara lain pembangunan trash rack sebagai penahan dan pengangkut sampah, pemasangan pagar pengaman, penataan taman, penerangan kawasan bendung, serta pembangunan retaining wall tambahan sebagai tembok penahan permukiman warga di sekitar bendung untuk mencegah pergeseran tanah.
“Kami juga tengah menggagas penggunaan sistem pengendali pintu air berbasis elektrifikasi dan teknologi digital, serta pemasangan CCTV untuk memantau volume dan kondisi air secara real time. Dengan delapan pintu utama dan dua intake, pengoperasian manual tentu akan sangat sulit, terutama saat debit air tinggi,” ungkapnya.
