KARAWANG – TERASPASUNDAN.COM – Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Karawang, Ade Mardiah, memilih irit bicara soal sikap SMK IPTEK Cilamaya yang tetap ngotot melaksanakan study tour ke Yogyakarta, meskipun ada larangan resmi dari Gubernur Jawa Barat.
Saat dimintai tanggapan oleh awak media, Ade Mardiah menegaskan bahwa aturan yang dikeluarkan Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, sudah sangat jelas dan tegas.
Menurutnya, jika ada sekolah yang melanggar, maka konsekuensinya harus ditanggung sendiri oleh pihak sekolah tersebut.
“Punten ya, sejauh ini saya tidak bisa berkomentar banyak karena sudah jelas ada aturan dari Gubernur. Masing-masing harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan,” ujarnya, Senin (28/4/2025).
Ade menambahkan bahwa kegiatan study tour SMK IPTEK Cilamaya tidak ada kaitannya dengan MKKS Karawang.
“Itu tidak terkait dengan kami pengurus MKKS. Kami tidak tahu-menahu soal kegiatan di sekolah tersebut,” jelasnya, sambil menyampaikan bahwa dirinya sedang kurang sehat dan mengalami sakit kepala, sehingga tidak bisa memberikan keterangan lebih panjang.
SMK IPTEK Tetap Gelar Study Tour ke Yogyakarta
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat sudah melarang seluruh sekolah untuk tidak melaksanakan kegiatan study tour ke luar daerah.
Namun larangan itu tampaknya diabaikan oleh SMK IPTEK Cilamaya, Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang.
Dari keterangan orang tua siswa, diketahui bahwa pihak sekolah tetap memaksakan pelaksanaan study tour ke Yogyakarta, meskipun sudah ada surat edaran resmi.
Bahkan, para orang tua mengaku keberatan dengan biaya yang harus dibayar, yakni sekitar Rp1,8 juta per siswa.
“Banyak orang tua yang tidak setuju, tapi takut diintimidasi. Di grup wali kelas pun banyak yang protes, tapi diarahkan untuk langsung menghadap ke pihak sekolah,” ungkap salah satu orang tua siswa kepada redaksi onediginews.com.
Mereka juga mempertanyakan sikap sekolah yang terkesan berani melawan larangan tersebut.
“Apa karena pengelola (Ketua Yayasan) SMK IPTEK itu anggota DPRD Karawang, jadi sekolahnya berani menentang larangan gubernur?” keluh orang tua tersebut.
Ia menegaskan kesiapannya bila diperlukan untuk bertemu bersama wali murid lain guna membahas keluhan ini secara terbuka.
Kepala Sekolah SMK IPTEK Bungkam
Sementara itu, Kepala SMK IPTEK Cilamaya, Engkos, saat dikonfirmasi redaksi terkait persoalan ini, hingga berita ini diturunkan belum memberikan jawaban resmi.
Ia hanya merespons singkat melalui pesan, “Wah itu info dari mana lagi teh…? Nuhun buat silaturahminya,” tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut. (Red)
