KARAWANG | TERASPASUNDAN.COM – Proyek ambisius penegakan hukum elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dimasa kepemimpinan Kapolres AKBP Wirdhanto Hadicaksono kini kondisinya memprihatinkan dan seolah dibiarkan mati suri.
Fasilitas canggih yang dibangun megah di masa Kapolres AKBP Wirdhanto Hadicaksono tersebut kini dibiarkan mati total, seolah menjadi warisan yang disia-siakan oleh kepemimpinan berikutnya.
Padahal, uang rakyat sebesar Rp 5,67 Miliar dari APBD tahun anggaran 2023 telah digelontorkan Pemkab Karawang sebagai dana hibah.
Kini, alih-alih menangkap pelanggar lalu lintas, kamera-kamera mahal tersebut hanya seolah hanya menangkap debu di jalanan.
Pantauan di lapangan menunjukkan pemandangan ironis.
Alat sensorik yang seharusnya beroperasi 24 jam di titik-titik berikut terpantau tidak berfungsi:
- Jalan Ahmad Yani (By Pass)
- Perempatan Lampu Merah Kejaksaan
- Pintu Kereta Api Tuparev
- Kawasan Galuh Mas
- Warung Bambu
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang (Kadishub), Muhana, menegaskan bahwa secara administratif, kewenangan pemeliharaan kini ada di tangan kepolisian. Dana hibah sebesar Rp 5.673.590.000 sudah diserahkan sepenuhnya oleh Pemkab Karawang untuk pemasangan dan operasional pada awal tahun 2024.
“Status ETLE itu hibah dari pemerintah daerah ke Polda Jabar melalui Polres Karawang. Artinya, itu sudah bukan tanggung jawab Pemda lagi,” tegas Muhana (18/02/2026).
Pernyataan ini seolah membuka tabir bahwa pemerintah daerah sudah menuntaskan kewajibannya, namun penerima hibah dalam hal ini Polres Karawang diduga gagal menjaga amanah aset tersebut.
Ketidakjelasan operasional ETLE ini diperparah dengan sikap tertutup dari internal Polres Karawang.
Saat dikonfirmasi mengenai tidak berfungsinya alat bernilai miliaran tersebut, Kapolres Karawang AKBP Fiki Novian Ardiansyah, S.H., S.I.K., M.K.P., M.S., maupun bagian Humas memilih diam seribu bahasa.
