KARAWANG | TERASPASUNDAN.COM | Pernyataan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Karawang terus mendapat reaksi dari berbagai kalangan elemen masyarakat seperti GMPI, REPDEM, Laskar NKRI, LBH Cakra, dan Persatuan Ojek Online Karawang (POK) yang tergabung dalam Sentral Gerakan Rakyat Karawang (Segrak).
Segrak meminta Apindo Kabupaten Karawang dibubarkan. Pasalnya, statemen Ketua Apindo Karawang, Abdul Syukur telah membuat gaduh.
Segrak menyebut pernyataan Ketua Apindo yang sudah terpublikasi secara luas sebagai pesan terselubung kepada para pengusaha untuk tidak berinvestasi di Kabupaten Karawang.
“Kami memaknainya sebagai pesan terselubung kepada para pengusaha untuk tidak berinvestasi di Karawang, sebab dianggap tidak menguntungkan. Situasi ini mengarah pada desain mempersempit lapangan kerja dan memperparah jumlah pengangguran,” kata Hilman Tamimi salah satu anggota Segrak dari LBH Cakra.
Menurut Hilman, klaim Ketua Apindo tentang upah buruh yang menjadi penyebab utama hengkangnya banyak pabrik, merupakan upaya cuci tangan dari Apindo dan mendiskreditkan Pemkab Karawang.
Terpisah, Wasekjen GMPI, Dadan Suhendarsyah menegaskan seharusnya figur sekelas ketua Apindo wajib memiliki citarasa ke-Karawang-an.
“Jika memang diksi “pribumi” dilarang oleh undang-undang dan dianggap Rasis, kita pakai istilah ke-Karawang-an,” ucap Dadan kepada Teraspasundan.com. Minggu, 02/6/2022.
Mengapa demikian lanjutnya, karena angka pengangguran ekstrem lulusan sekolah-sekolah di Kabupaten Karawang adalah nyata.
“dan kami belum mendengar Ketua Apindo yang sekarang bicara tentang jumlah karyawan dan mengutamakan lulusan-lulusan sekolah Karawang di tiap-tiap perusahaan. Bahkan praktek-praktek percaloan tenaga kerja adalah nyata, dan mayoritas persekongkolan tersebut melibatkan orang dalam perusahaan. Kami belum mendengar sekalipun ucapan keprihatinan dan kepedulian dari Apindi Karawang terhadap para korban penipuan percaloan,” paparnya.
Lanjut dikatakan Dadan, Apindo merupakan pihak yang terlibat dalam pengeloaan CSR. Dimana warga Karawang butuh transparansi mengenai besaran CSR dan penyalurannya yang dilakukan secara periodik. Apalagi di saat kondisi Karawang yang masuk dalam kategori Kabupaten dengan kemiskinan ekstrem.
“Selain hal- hal diatas, pembukaan kawasan- kawasan industri baru di Karawang adalah nyata. Bukti bahwa Karawang masih sangat menguntungkan untuk berinvestasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemaparan Abdul Syukur sebagai produk akademik yang berbasis data palsu alias bohong,” ungkap Dadan.
“Jadi.. tidak ada kata, selain copot dan ganti Ketua Apindo Karawang,” tegasnya. (Hd)
