KARAWANG | TERASPASUNDAN.COM | Komisi I DPRD Kabupaten Karawang mengunjungi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang.
Hal ini dilakukan, untuk memberikan dukungan moril kepada Komisioner KPU beserta seluruh jajarannya agar bisa menjaga integritasnya jelang berlangsungnya Pemilihan Umum Presiden maupun Legislatif bulan Februari 2024 mendatang.
Kedatangan Komisi I, pada Jumat (20/1/2024), diterima langsung oleh Komisioner KPU Kabupaten Karawang, di antaranya Ikmal Maulana dan Kasum Sanjaya. Turut hadir juga Sekretaris KPU Karawang Fauzi Purwendi.
“Kami meminta agar mereka menjaga netralitas dan sama-sama menjaga kondusifitas,” kata Sekretaris Komisi I Kabupaten Karawang, Pipik Taufik Ismail, kepada wartawan usai kunjungan.
Pipik tidak menginginkan peristiwa kelam yang terjadi pada Pemilu 2019 kembali terulang. Pada peristiwa itu seorang komisioner KPU dan 12 PPK terlibat dalam praktik kecurangan Pemilu yang menyebabkan mereka disanksi oleh DKPP.
“Jangan sampai juga beredar berita-berita hoaks di lapangan dan harus dijaga kondusifitas agar Pemilu 2024 berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ditempat yang sama, Komisioner KPU, Ikmal Maulana mengatakan, kedatangan Komisi I DPRD Kabupaten Karawang adalah untuk memberikan atensi agar para penyelenggara Pemilu yakni baik di tingkat KPU Karawang sampai tingkat KPPS harus menjaga netralitas.
“Kami memastikan dan menjamin netralitas penyelenggara Pemilu benar-benar terjaga dengan baik, artinya kesiapan penugasan penyelenggara Pemilu harus dibarengi dengan komitmen menjaga etik,” ucapnya yang menjabat sebagai Ketua Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan SDM ini.
Pihaknya juga memastikan telah menekankan kepada badan ad hoc baik itu PPK, PPS dan KPPS berupa verbal dan administrasi evaluasi jaga netralitas.
“Karena kami punya kewenangan penuh apabila mereka diduga dan terbukti lakukan pelanggaran kode etik, itu pasti kami lakukan pemanggilan dan dilakukan penindakan tegas dari mulai teguran sampai dengan pemberhentian dan kalau sudah pemberhentian bisa berdampak pada kesempatan mereka untuk menjadi penyelenggara tidak akan terbuka lagi,” pungkasnya. (red)
